A. School Based Managemen Dalam Kerangka Otonomi Daerah
1. Otonomi Daerah dan Dampak Terhadap Dunia Pendidikan
Salah satu tuntutan masyarakat untuk mereformasikan tatanan kenegaraan adalah otonomi daerah. Tuntutan ini menjadi urgen dan mendesak ketika sebagian anak bangsa sudah mulai tercerahkan dan sadar setelah “dikibuli” rezim orde baru yang menerapkan pemerintahan sentralistik-diskriminatif. Pasca pemerintah orde baru, pemerintah mulai berusaha mengakomodasi tuntutan tersebut yang kemudian dikristalisasikan dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan undang-undang No. 25 tahun 1999
tentang perimbangan keuangan antra pusat dan daerah. Sebagai dampak otonomisasi daerah terutama pada bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam, yaitu yang terkait dengan kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat, akuntabilitas.
Pertama, dalam skala nasional pemerintah mempunyai kepentingan antara lain sejalan dengan isu wajib belajar dan sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional “mencerdaskan kehidupan”.
Kedua, peningkatan mutu. Salah satu dasar pemikiran yang melandasai lahirnya undang-undang pemerintah daerah 1999 adalah untuk menghadapi tantangan persaiangan global. Dengan demikian, mutu pendidikan diharapkan tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi perlu memenuhi standar internasional.
Ketiga, efesiensi pengelolaan.
Keempat, pemerintah. Pelaksanaan otonomi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat yang diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.
Kelima, peran serta masyarakat.
Keenanm, akuntabilitas.
2. School Based Management dan Kesiapan LPI Menyambut Otonomi
Konsep dasar school Based Management adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/Kanwil/Kandep ke level sekolah. Oleh karena itu ada beberapa pakar yang memberi istilah school based decesion making and management (Chapman, 1990). Dengan pengalihan wewenang pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan sekolah lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.
Diantara potensi yang dimiliki LPI adalah kekuatan yang ada pada masyarakat, bahwa disatu sisi masayarakat Indonesia beragama Islam yang memiliki ikatan emosional dengan simbol-simbol keberagamaannya yang dimanifestasikan dengan menjaga dan mengembangkan simbol-simbol tersebut dan madrasah merupakan salah satu simbol tersebut.
B. Total Quality Management (TQM) Dalam Pendidikan
1. Pengertian total Quality Management (TQM)
TQm adalah suatu cara meningkatkan kerja performansi secara terus menerus dalam setiap tingkatan operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organiasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Ross dalam William Mantja (2000) mendefenisikan TQM sebagai integrasi dari semua fungsi dan proses dalam organisasi untuk memperoleh dan mencapai perbaikan setiap peningkatan kualitas barang sebagai produk dan layanan yang berkesinambungan.
2. Tujuan TQM
Tujuan utama TQM dalam pendidikan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus menerus dan terpadu. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksudkan tidak sekaligus, melainkan dituju berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.
3. Prinsip TQM
Pencapaian tujuan di atas dapat diwujudkan jika menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: pertama, memfokuskan pada penggunaan atau pelanggan. Kedua, peningkatan kualitas pada proses. Ketiga, melibat semua komponen pendidikan.
4. Karakteristik TQM dalam pendidikan
Menurut Gandem dalam Supriyanto (1999: 42) bahwa karakterisktik TQM itu indikasinya ditunjukan melalui: (1) komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran organisasi (pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan terendah); (2) organisasi yang mantap; (3) motivasi dan displin yang tinggi.
Persyaratan yang harus dipenuhi jika TQM diimplementasikan dalam institusi pendidikan, antara lain: (1) Peningkatan secara berkesinambungan; (2) perubahan budaya; (3) organisasi ke atas samping-bawaah; (3) menjaga hubungan dengan pelanggan; (4) kolega sebagai pelanggan.
5. Komponen penting dalam implementasi TQM
Pada lembaga pendidikan yang ingin maju haruslah memiliki visi. Visi adalah sebuah cita-cita atau hayalan yang menatap pada masa depan untuk menjadikan sebuah lembaga menjadi bermutu dan berkembang. Ada tiga fungsi visi yaitu: (1) memberikan inspirasi; (2) untuk pijakan pembuatan keputusan; (3) untuk memungkinkan bagi semua yang ada dalam lembaga menemukan point yang penting untuk memfokuskan energi dalam mencapai perkembangan kualitas yang bertahan (Murgatroyd dan Collin, 1994: 83).
Komitmen merupakan suatu tantangan visi yang riil. Mengambil komitmen dan strategi yang terkait adalah persoalan yang dapat diambil dengan ringan. Komitmen adalah kualitas yang sulit diperoleh dan dijamin dari anggota organisasi yang komplek dari seperti perguruan tinggi.
6. Alat teknik TMQ untuk peningkatan mutu
Agar suatu filsofi dapat diwujudkan, ada alat dan teknik TQM yang dapat dugunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai alatberrti sebagai sarana fisik (komputer, buku pinter). Sedangkan sebagai teknik berarti cara-cara untuk memilih memilih alat dalammemecahkan persoalanayang ada. Oleh karena itu keduanya saling terkaitdan terjadi interrelasi. Alat dan teknik yang disebut diatas TQM yang tersebut di atas dalam pendidikan lebih merupakan sarana yang didalamnya memuat langkah-langkah untuk kepentingan perbaikan, dilakukan secara terus menerus, dan memfokuskan kepada kebutuhan pelanggan serta melibatkan semua orang.
C. Respon lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan sosial.
1. Dalam sistem sosial, pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan resiprokal yang sangat kuat. Hubungan resiplokal ini dapat dijelaskan secara filosofis maupun sosiologis.
Secara filosofis, Muhammad Nursyam (1973) mengatakan bahwa masyarakat yang maju dan modern adalah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkatan pendidikan yang maju, modern dan merata, baik bentuk kelembagaannya maupun jumalah dan tingkat yang terdidik.
Secara sosiologis, Emile Durkheim (Karabel dan Halsy, 1977) menyatakan bahwa transformasi pendidikan selalu merupakan hasil dan gejalah transformasi sosial. Artinya, transformasi pendidikan hanya bisa dijelaskan melalui telaah atas transformasi sosial yang telah berlangsung.
2. Menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai alternatif pilihan masyarakat.
Marno, Triyo Supriyatno. 2008. Menejemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Bandung. PT Refika Aditama.
Nata Abuddin. 2003. Menejemen Pendidikan. Jakarta. Prenada Media.
1. Otonomi Daerah dan Dampak Terhadap Dunia Pendidikan
Salah satu tuntutan masyarakat untuk mereformasikan tatanan kenegaraan adalah otonomi daerah. Tuntutan ini menjadi urgen dan mendesak ketika sebagian anak bangsa sudah mulai tercerahkan dan sadar setelah “dikibuli” rezim orde baru yang menerapkan pemerintahan sentralistik-diskriminatif. Pasca pemerintah orde baru, pemerintah mulai berusaha mengakomodasi tuntutan tersebut yang kemudian dikristalisasikan dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan undang-undang No. 25 tahun 1999
tentang perimbangan keuangan antra pusat dan daerah. Sebagai dampak otonomisasi daerah terutama pada bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam, yaitu yang terkait dengan kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat, akuntabilitas.
Pertama, dalam skala nasional pemerintah mempunyai kepentingan antara lain sejalan dengan isu wajib belajar dan sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional “mencerdaskan kehidupan”.
Kedua, peningkatan mutu. Salah satu dasar pemikiran yang melandasai lahirnya undang-undang pemerintah daerah 1999 adalah untuk menghadapi tantangan persaiangan global. Dengan demikian, mutu pendidikan diharapkan tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi perlu memenuhi standar internasional.
Ketiga, efesiensi pengelolaan.
Keempat, pemerintah. Pelaksanaan otonomi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat yang diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.
Kelima, peran serta masyarakat.
Keenanm, akuntabilitas.
2. School Based Management dan Kesiapan LPI Menyambut Otonomi
Konsep dasar school Based Management adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/Kanwil/Kandep ke level sekolah. Oleh karena itu ada beberapa pakar yang memberi istilah school based decesion making and management (Chapman, 1990). Dengan pengalihan wewenang pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan sekolah lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.
Diantara potensi yang dimiliki LPI adalah kekuatan yang ada pada masyarakat, bahwa disatu sisi masayarakat Indonesia beragama Islam yang memiliki ikatan emosional dengan simbol-simbol keberagamaannya yang dimanifestasikan dengan menjaga dan mengembangkan simbol-simbol tersebut dan madrasah merupakan salah satu simbol tersebut.
B. Total Quality Management (TQM) Dalam Pendidikan
1. Pengertian total Quality Management (TQM)
TQm adalah suatu cara meningkatkan kerja performansi secara terus menerus dalam setiap tingkatan operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organiasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Ross dalam William Mantja (2000) mendefenisikan TQM sebagai integrasi dari semua fungsi dan proses dalam organisasi untuk memperoleh dan mencapai perbaikan setiap peningkatan kualitas barang sebagai produk dan layanan yang berkesinambungan.
2. Tujuan TQM
Tujuan utama TQM dalam pendidikan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus menerus dan terpadu. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksudkan tidak sekaligus, melainkan dituju berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.
3. Prinsip TQM
Pencapaian tujuan di atas dapat diwujudkan jika menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: pertama, memfokuskan pada penggunaan atau pelanggan. Kedua, peningkatan kualitas pada proses. Ketiga, melibat semua komponen pendidikan.
4. Karakteristik TQM dalam pendidikan
Menurut Gandem dalam Supriyanto (1999: 42) bahwa karakterisktik TQM itu indikasinya ditunjukan melalui: (1) komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran organisasi (pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan terendah); (2) organisasi yang mantap; (3) motivasi dan displin yang tinggi.
Persyaratan yang harus dipenuhi jika TQM diimplementasikan dalam institusi pendidikan, antara lain: (1) Peningkatan secara berkesinambungan; (2) perubahan budaya; (3) organisasi ke atas samping-bawaah; (3) menjaga hubungan dengan pelanggan; (4) kolega sebagai pelanggan.
5. Komponen penting dalam implementasi TQM
Pada lembaga pendidikan yang ingin maju haruslah memiliki visi. Visi adalah sebuah cita-cita atau hayalan yang menatap pada masa depan untuk menjadikan sebuah lembaga menjadi bermutu dan berkembang. Ada tiga fungsi visi yaitu: (1) memberikan inspirasi; (2) untuk pijakan pembuatan keputusan; (3) untuk memungkinkan bagi semua yang ada dalam lembaga menemukan point yang penting untuk memfokuskan energi dalam mencapai perkembangan kualitas yang bertahan (Murgatroyd dan Collin, 1994: 83).
Komitmen merupakan suatu tantangan visi yang riil. Mengambil komitmen dan strategi yang terkait adalah persoalan yang dapat diambil dengan ringan. Komitmen adalah kualitas yang sulit diperoleh dan dijamin dari anggota organisasi yang komplek dari seperti perguruan tinggi.
6. Alat teknik TMQ untuk peningkatan mutu
Agar suatu filsofi dapat diwujudkan, ada alat dan teknik TQM yang dapat dugunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai alatberrti sebagai sarana fisik (komputer, buku pinter). Sedangkan sebagai teknik berarti cara-cara untuk memilih memilih alat dalammemecahkan persoalanayang ada. Oleh karena itu keduanya saling terkaitdan terjadi interrelasi. Alat dan teknik yang disebut diatas TQM yang tersebut di atas dalam pendidikan lebih merupakan sarana yang didalamnya memuat langkah-langkah untuk kepentingan perbaikan, dilakukan secara terus menerus, dan memfokuskan kepada kebutuhan pelanggan serta melibatkan semua orang.
C. Respon lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan sosial.
1. Dalam sistem sosial, pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan resiprokal yang sangat kuat. Hubungan resiplokal ini dapat dijelaskan secara filosofis maupun sosiologis.
Secara filosofis, Muhammad Nursyam (1973) mengatakan bahwa masyarakat yang maju dan modern adalah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkatan pendidikan yang maju, modern dan merata, baik bentuk kelembagaannya maupun jumalah dan tingkat yang terdidik.
Secara sosiologis, Emile Durkheim (Karabel dan Halsy, 1977) menyatakan bahwa transformasi pendidikan selalu merupakan hasil dan gejalah transformasi sosial. Artinya, transformasi pendidikan hanya bisa dijelaskan melalui telaah atas transformasi sosial yang telah berlangsung.
2. Menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai alternatif pilihan masyarakat.
Marno, Triyo Supriyatno. 2008. Menejemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Bandung. PT Refika Aditama.
Nata Abuddin. 2003. Menejemen Pendidikan. Jakarta. Prenada Media.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mari kita membaca dengan hati plus mata